Ahli Sebut Memperkuat Pengawasan dari Dapur hingga Sekolah Jadi Kunci Perbaikan MBG

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah akademisi menilai keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dijaga melalui pembenahan tata kelola secara menyeluruh.

Perbaikan tidak cukup dilakukan dengan merespons insiden satu per satu, tetapi harus menyentuh sistem pengawasan sejak pengadaan bahan pangan hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Sri Yunanto mengatakan perdebatan mengenai MBG sebaiknya tidak lagi berhenti pada pilihan melanjutkan atau menghentikan program. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan MBG berjalan aman, efektif, dan tepat sasaran.

“MBG harus secepatnya dibuat efektif dan tepat sasaran,” kata Sri Yunanto.

Menurutnya, tantangan terbesar Badan Gizi Nasional (BGN) terletak pada pembangunan sistem pengendalian yang mampu menjangkau seluruh rantai pelaksanaan MBG. Pengawasan harus dimulai sejak pemilihan dan penyimpanan bahan pangan, proses memasak, penerapan standar kebersihan, pengujian makanan, pengemasan, hingga distribusi kepada siswa.

"Kalau persoalan manajemen dan pengendalian ini bisa diselesaikan, itu akan menjadi selling point bagi pemerintah. Masyarakat akhirnya melihat bahwa kritik tidak ditutupi, tetapi dijadikan dasar untuk memperbaiki program," ujarnya.

Dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah, pengawasan tidak mungkin hanya bertumpu pada struktur pusat. Karena itu, pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pangan, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya perlu masuk ke dalam satu mekanisme monitoring yang terintegrasi.

"Pemerintah daerah juga perlu memiliki mekanisme pengawasan hingga ke sekolah. Dengan demikian, persoalan yang muncul di tingkat SPPG dapat diketahui lebih awal dan segera diperbaiki," kata Sri Yunanto,