Arief Poyuono Bicara Ketahanan Ekonomi Era Prabowo dan Kontribusi Swasta Nasional

jpnn.com - Pengamat ekonomi politik Arief Poyuono mengatakan perekonomian Indonesia saat ini menghadapi sebuah paradoks yang menarik. Di satu sisi, berbagai indikator makro ekonomi menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap bertahan di kisaran 5 persen, inflasi terjaga pada level yang moderat, dan stabilitas sektor keuangan masih mampu dipertahankan di tengah gejolak ekonomi global.

Namun, di sisi lain, katanya, masyarakat kelas menengah menghadapi tekanan daya beli akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, tarif energi, serta meningkatnya berbagai beban konsumsi rumah tangga.

Fenomena tersebut menurutnya memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya terdistribusi secara merata. Masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi motor utama konsumsi domestik justru mengalami tekanan sehingga sebagian masuk ke dalam kelompok masyarakat rentan.

"Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memasuki masa awal kepemimpinannya," kata Arief melalui keterangan tertulis, dikutip Jumat (26/6/2026).

Dalam perspektif ekonomi politik, dia menilai kondisi tersebut tidak dapat hanya dianalisis melalui indikator makro semata. Faktor struktur kepemilikan modal, jaringan investasi domestik, serta kapasitas belanja pemerintah menjadi variabel penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Salah satu faktor yang menopang perekonomian Indonesia saat ini adalah peran belanja pemerintah yang cukup agresif. Program-program sosial, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga berbagai program perlindungan masyarakat yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian domestik.

Dia menuturkan bahwa belanja negara pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ketika sektor swasta mengalami perlambatan. Dalam situasi ruang fiskal yang mulai menyempit akibat tekanan penerimaan negara dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan, pemerintah dituntut untuk mengalokasikan anggaran secara lebih selektif dan produktif.

"Namun demikian, belanja pemerintah tetap menjadi jangkar utama dalam menjaga permintaan domestik," ucapnya.