BNPP Satukan Perspektif Negara Tetangga dalam Pengelolaan Perbatasan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia memperkuat komunikasi dan kerja sama pengelolaan perbatasan dengan negara-negara tetangga melalui forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu (16/9).

Forum bertema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity” tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk membahas dinamika, tantangan, dan peluang kerja sama dalam pengelolaan perbatasan.

Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 negara tetangga, terdiri atas tiga negara yang berbatasan darat, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste, serta tujuh negara yang berbatasan laut, yaitu Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau.

Sejumlah perwakilan diplomatik hadir dalam forum tersebut, di antaranya Duta Besar Malaysia Dato' Muzaffar Shah Mustafa, Duta Besar Papua Nugini Simon Namiss, Duta Besar Timor-Leste Roberto Sarmento de Oliveira Soares, Duta Besar Vietnam Ta Van Thong, Duta Besar Singapura Kwok Fook Seng, dan Duta Besar Filipina Christopher B. Montero. Turut hadir Penasihat Australian Border Force untuk Indonesia Ian Kelly serta Konselor Politik Kedutaan Besar India Vikram Vardhan.

Dalam sambutannya, Tito menyampaikan bahwa hubungan baik dengan negara tetangga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan mandat BNPP RI, terutama dalam mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang memiliki tugas di kawasan perbatasan.

“Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita,” ujar Tito.

Pengelolaan perbatasan, lanjut Tito, melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, karantina, hingga kementerian dan lembaga terkait. BNPP RI juga bertanggung jawab dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang saat ini berjumlah 15 dan ditargetkan berkembang menjadi 24 PLBN.

Selain menjaga batas negara, BNPP RI memiliki mandat mengembangkan kawasan perbatasan sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi dan interaksi antarnegara. Tito menegaskan bahwa orientasi tersebut menempatkan kawasan perbatasan sebagai bagian penting dari pembangunan nasional.