Kemenkum NTB Cegah Regulasi Tumpang Tindih, Pengawasan Produk Hukum Diperketat

Kamis, 25 Juni 2026 – 15:47 WIB

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kanwil Kemenkum NTB menggelar pengawasan produk hukum daerah di Hotel Jayakarta, Lombok Barat, Kamis (25/6).

Pengawasan ketat terhadap Perda dan Perkada ini krusial dilakukan agar aturan yang diterbitkan di daerah tetap sejalan, efektif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasalnya, pengawasan Perda dan Perkada menjadi bagian penting dalam membangun regulasi daerah yang berkualitas serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB Dr. Hubaidi menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kanwil Kemenkum NTB dalam pengawasan produk hukum daerah.

Menurut Dr. Hubaidi, evaluasi terhadap Perda dan Perkada dibutuhkan untuk memastikan regulasi dapat berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, menyampaikan materi mengenai peran Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pengawasan produk hukum daerah.

Ia menekankan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan regulasi, mulai dari tumpang tindih pengaturan, disharmoni norma, hingga Perda yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

“Analisis dan evaluasi Perda menjadi instrumen penting untuk menilai apakah suatu regulasi masih relevan, efektif, dan berdampak bagi masyarakat.