Kemenkum NTB Harmonisasi Lima Rancangan Regulasi Daerah, Ada Catatan

Jumat, 26 Juni 2026 – 16:17 WIB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi terhadap lima rancangan regulasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (26/6).

Rapat harmonisasi ini untuk memastikan setiap regulasi daerah memiliki kepastian hukum dan tidak melampaui kewenangan.

Rapat yang dipimpin Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan dua Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Provinsi NTB.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kadiv PPPH Edward James Sinaga, Kabag Peraturan Perundang-undangan Setda Provinsi NTB, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB, serta jajaran Pemprov NTB.

‎Kakanwil Milawati mengapresiasi kehadiran Pemprov NTB dan berharap proses harmonisasi berjalan lancar dan konstruktif.

‎‎"Harapan kami harmonisasi ini dapat menghasilkan rumusan Rancangan Peraturan Daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paling penting memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat," ujar Kakanwil Milawati.

‎‎Pembahasan harmonisasi mencakup Rapergub tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan serta Rapergub tentang Standar Pelayanan Minimal pada BLUD RS H.L. Manambai Abdulkadir.