Kemenkum NTB Ikut Sosialisasi Layanan Literasi Hukum, Memperkuat Pengelolaan JDIH

Jumat, 26 Juni 2026 – 16:27 WIB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Sosialisasi Pedoman Standar Layanan Literasi Hukum dan Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang digelar secara virtual melalui Zoom, Jumat (26/6).

Kegiatan ini diikuti oleh anggota JDIH dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas layanan informasi hukum dan tata kelola JDIH secara nasional.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Rina.

Rina menyampaikan berbagai materi mengenai pedoman standar layanan literasi hukum, dasar hukum penyelenggaraan layanan publik, tantangan pengelolaan JDIHN, hingga siklus teknis pengelolaan JDIH dan pembinaan anggota JDIHN.

Rina menegaskan bahwa akses terhadap informasi hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dipenuhi secara berkelanjutan oleh negara.

"Standar layanan literasi hukum dan pengelolaan JDIH disusun untuk mewujudkan keseragaman kualitas layanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

Ini juga untuk memperkuat peran JDIH sebagai sumber informasi hukum yang terpercaya," ujar Rina.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi interaktif. Berbagai pertanyaan disampaikan oleh anggota JDIH dari sejumlah Kantor Wilayah.