DEPOK, BANGSAONLINE.com - Komite SMAN 6 Depok menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, soal biaya study tour atau kunjungan objek belajar (KOB) senilai Rp5,5 juta.
Ketua Komite SMAN 6 Depok, Eko Pujianto, menyebut rumor yang beredar ialah menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Baca Juga: Potensi Tertinggi Nasional, Dedi Mulyadi Raup 300.000 Lebih Suara di Dapil Jabar VII
"Saya menduga Kang Dedi mendapatkan informasi yang salah. Seharusnya cek dan ricek dulu sebelum mengeluarkan pernyataan. Jangan asal bicara," ujarnya, Sabtu (15/2/2025).
Dikatakan olehnya, pelaksanaan KOB merupakan bagian dari kurikulum saat ini, dan dilakukan sekolah-sekolah serta sudah ditetapkan jauh sebelum kepala daerah terpilih.
Kegiatan yang sering disalahartikan sebagai study tour, padahal merupakan bagian dari Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), merupakan pendekatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang bertujuan untuk memperkuat kompetensi dan karakter siswa.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Serahkan Penghargaan Jer Basuki Mawa Beya pada Gubernur Jawa Barat
"Jadi, ini bukan hura-hura, ada proyek pengabdian ke masyarakat dan penelitian yang hasilnya akan jadi penilaian," kata Eko.
Dalam pelaksanaannya, ia menegaskan semua orang tua atau wali murid diajak musyawarah bersama dengan pihak sekolah. Termasuk juga terkait dengan biaya yang dikeluarkan, karena kegiatan ini tidak disubsidi pemerintah.
Pihak komite dan sekolah juga mengajukan syarat-syarat ketat kepada travel terpilih, terkait armada yang terbaik, penginapannya, akomodasi lainnya. Bahkan ada jaminan jika ada anak yang sakit, di mana pun lokasinya maka akan diantar langsung pulang hingga ke rumahnya.
Baca Juga: Dukung Kiai Chalim Pahlawan Nasional, Gubernur Jabar Ridwan Kamil Ingatkan Jas Merah dan Jas Hijau
"Kami juga meminta travel agar mengingatkan dan menjamin anak-anak melakukan ibadahnya," ucap Eko.
Dari kesepakatan bersama wali murid, ia menjelaskan bahwa dana yang disepakati secara musyawarah mufakat yakni Rp3,8 juta, yang mana digunakan untuk menyubsidi silang kepada siswa-siswa yang benar-benar tidak mampu.
"Jadi, bukan hanya pemerintah saja yang bisa menyubsidi, kami orang tua wali murid juga memberikan subsidi bagi mereka yang kurang beruntung. Bagi orang tua juga diberikan kebebasan mencicil dan juga mengajukan keringanan ke sekolah," paparnya.
Baca Juga: Bertebaran Program Monomental Khofifah, Masjid Islamic Centre Diarsiteki Gubernur Ridwan Kamil
Kepada orang tua siswa yang ekonominya sedang menurun, Eko menyatakan sekolah memberikan program kegiatan di dalam kota yang sangat terjangkau, dan juga bisa dicicil sehingga tidak memberatkan.
"Itu semua sudah dipikirkan matang-matang agar kegiatan ini berjalan," cetusnya.
Dengan demikian, Ketua Komite SMAN 6 Depok mempertanyakan imbauan Dedi Mulyadi agar KOB atau study tour dihentikan.
Baca Juga: Ridwan Kamil Telah Resmi Jadi Kader Partai Golkar
"Nggak bisa seenaknya asal ngomong. Ini ada kurikulumnya, agenda juga sejak lama dan mayoritas orang tua setuju, polling anak-anak juga setuju. Kalau dihentikan tiba-tiba hanya ada satu dua orang yang keberatan dan patut dipertanyakan kebenarannya, ini keadilan macam apa? Demokrasi apa? Silakan dijawab," katanya.
Ia pun bertanya, apakah bijak mengecewakan ratusan orang siswa hanya demi segelintir orang yang belum tentu benar.
"Apalagi, para orang tua siswa ini juga sudah diberikan pilihan untuk mengajukan keberatan hingga kegiatan lainnya sebagai pengganti KOB," tuturnya.
Baca Juga: Pencarian Korban Gempa Cianjur Terus Dilakukan, 162 Meninggal, 362 Luka, 13.400 Warga Mengungsi
Eko menduga, awal munculnya isu soal KOB/Study Tour SMAN 6 Depok berasal dari unggahan di blog, bukan media. Pasalnya, media punya syarat dan harus terverifikasi Dewan Pers, dan kebenaran unggahan tersebut patut dipertanyakan, apalagi sumber utama hoaks saat ini adalah media sosial.
"Karenanya, pejabat pemerintah harus melek media, agar tidak termakan isu-isu yang tidak benar," ucapnya.
Sebagai Ketua Komite yang mewakili sekitar 900-an orang tua siswa SMAN 6 Depok, para pejabat pemerintahan diharapkan untuk tidak terburu-buru mengomentari sesuatu. Apalagi sumbernya dari blog atau media sosial yang patut dipertanyakan kredibilitasnya.
Baca Juga: Bupati Cianjur: Korban Meninggal 56 Orang, di antaranya Anak-Anak
"Tolong jangan asal komentar, karena yang rugi reputasi sekolah ini. Saya berani ngomong seperti ini karena kami di komite bekerja ikhlas lillahi taala," pungkasnya. (mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News