Pansus DPRD Bongkar Sejumlah Masalah BUMD Jatim, dari Dividen hingga Rangkap Jabatan

Jumat, 26 Juni 2026 – 08:43 WIB

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur kembali menjadi sorotan. Meski telah menerima penyertaan modal triliunan rupiah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagian besar BUMD dinilai belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fakta itu mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk 'Restorasi Tata Kelola BUMD Jatim: DPRD Jatim Bisa Apa?' di Surabaya, Kamis (25/6).

Data yang dipaparkan menunjukkan total dividen yang disetor tujuh BUMD milik Pemprov Jatim pada 2026 mencapai Rp488,1 miliar. Namun, sekitar Rp420 miliar atau hampir 86 persen berasal dari Bank Jatim.

Artinya, enam BUMD lainnya hanya berkontribusi sekitar 14 persen terhadap total dividen yang diterima pemerintah daerah.

Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi mengatakan kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan yang sangat besar terhadap Bank Jatim sebagai penyumbang utama PAD dari sektor BUMD.

Tak hanya itu, Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim juga menemukan sejumlah persoalan tata kelola yang masih perlu dibenahi.

Salah satunya terkait dugaan pencatatan dividen yang dinilai tidak mencerminkan realisasi penyetoran kepada pemerintah daerah.

"Ada BUMD yang melaporkan menyetor dividen misalnya Rp1 miliar ke PAD. Tetapi ternyata dana itu tidak benar-benar disetorkan dan hanya dicatat sebagai utang. Ini tentu menjadi perhatian serius," kata Adam.