Pemkot Surabaya Usulkan Armada DLH hingga Damkar Gunakan BBM Subsidi

Kamis, 25 Juni 2026 – 12:37 WIB

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengusulkan relaksasi aturan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk armada pelayanan publik kepada pemerintah pusat.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan beban anggaran daerah yang meningkat akibat kenaikan harga BBM non-subsidi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan usulan tersebut diajukan agar operasional layanan dasar masyarakat tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.

Menurut Eri, selama ini sejumlah kendaraan operasional milik Pemkot Surabaya diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi. Kondisi tersebut membuat biaya operasional meningkat signifikan dan menyedot anggaran daerah.

“Sekarang harganya naik, terus operasional orang dalam menggunakan mobil pelayanan pakai BBM non subsidi itu tetap, ya (akhirnya) kepotong lagi ini (anggaran yang sudah terbatas). Maka, di situ kami membuat surat (usulan permohonan) tersebut,” kata Eri, Rabu (24/6).

Usulan relaksasi itu mencakup kendaraan operasional milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP).

Eri menjelaskan, salah satu beban terbesar berasal dari operasional truk sampah dan truk normalisasi sungai yang menggunakan solar non-subsidi.

“Ada truk sampah, lalu ada truk untuk normalisasi sungai. Ini semua menggunakan solar, sedangkan solar yang digunakan harus non subsidi, yang itu membuat uang pemkot habis dibuat bayar solar saja,” ujarnya.