3 weeks ago
17
Fajar Mauladan (tiga dari kiri) bersama PA GMNI Gresik. Foto: ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPC Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Gresik, menyoroti gugatan yang diajukan oleh M. Ali Murtadlo alias Ali Candi Genpatra kepada MK atas hasil Pilkada Gresik 2024.
Ketua PA GMNI Gresik, Fajar Mauladan menyebut, munculnya gugatan Pilkada Gresik ke MK akibat dari kecerobohan KPU selaku penyelenggara Pilkada.
Baca Juga: Penggugat Pilkada Gresik Minta Coblos Ulang di 7 Kecamatan, Apa Alasannya
"Terjadinya sengketa Pilkada Gresik di MK sebenarnya konsekuensi dari kecerobohan KPUD Gresik, melalui para komisionernya yang menandatangani nota kesepakatan dengan perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan sebagai pemantau Pilkada Gresik pada tanggal 19 Juni 2024, di kantor KPUD Gresik," papar Fajar kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (10/1/2025).
Seharusnya, kata Fajar, komisioner KPUD Gresik menggunakan nalar berfikirnya sebelum melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan perwakilan masyarakat.
Fajar mengatakan, yang namanya pemantau pemilu harus terdaftar dahulu dan mempunyai legalitas resmi.
Baca Juga: Ditetapkan Sebagai Bupati Terpilih, Mas Dhito Tetap Jalin Silaturahmi dengan Deny-Mudawamah
"Ini kan tidak mempunyai legalitas resmi sebagai pemantau pemilu, sebab nota kesepakatan di tanggal 19 Juni 2024 ini dijadikan sebagai legal standing oleh pemohon sengketa Pilkada Gresik di MK," ungkap Fajar.
Fajar menambahkan, terlepas legal standing itu diterima atau ditolak oleh MK, hal ini merupakan kecerobohan para komisioner KPUD Gresik, punya integritas atau tidak sebagai penyelenggara pemilu.
"Kalau komisioner KPU Gresik tidak punya integritas sebaiknya mundur. Kecerobohan komisioner KPU Gresik merupakan masalah etika dalam menyelenggarakan pemilu dan bisa dijadikan pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," katanya.
Baca Juga: Sidang Gugatan Pilkada Gresik di MK, KPU Sudah Siapkan Jawaban
"Kecerobohan komisioner KPU Gresik ini mempengaruhi kualitas demokrasi Pilkada Gresik sehingga bupati terpilih belum bisa ditetapkan oleh KPU sebagai calon bupati dan calon wakil bupati terpilih Pilkada Gresik 2024," imbuhnya.
Ditambahkan Fajar, KPU daerah lain sudah menggelar sidang pleno penetapan Bupati dan Wali Kota terpilih.
"Artinya, rakyat sudah cukup jenuh dengan proses formal demokrasi yaitu pemilu. Rakyat sudah menunggu terobosan melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan sosial yang berdampak pada ekonomi rakyat," pungkasnya. (hud/msn)
Baca Juga: Sidang Perdana Sengketa Pilwalkot Malang: MK Sahkan 14 Alat Bukti Pemohon
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
