Waka MPR: Perkembangan Dunia Digital Harus Diimbangi Sistem Perlindungan Memadai

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan perkembangan dunia digital harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak.

"Perkembangan dunia digital bukan semata hadir dengan teknologi yang mempermudah aktivitas manusia. Di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan ancaman bagi perempuan dan anak sehingga dibutuhkan sistem perlindungan yang tepat," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/3).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan bahwa 9 dari 10 anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia sudah aktif berinternet yang mempengaruhi tumbuh kembang mereka.

Transformasi digital, berdasarkan catatan KPPPA, telah mengubah cara perempuan dan anak belajar, bekerja, hingga berinteraksi di tengah masyarakat.

Menurut Lestari, kecepatan penetrasi di ruang digital dalam kehidupan masyarakat harus segera diimbangi dengan langkah perlindungan yang nyata.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat sejumlah aturan dan kebijakan perlindungan di ranah daring telah dibuat harus menjadi perhatian serius semua pihak terkait pelaksanaannya.

Menurutnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) yang mulai berlaku Maret 2026 misalnya, harus mampu diterapkan secara efektif sebagai bagian upaya melahirkan sistem perlindungan yang memadai di ruang digital bagi generasi penerus.

"Dampak kekerasan di ruang digital nyata bagi masyarakat, termasuk terhadap perempuan dan anak," ungkapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News