jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup sementara karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut mendapat apresiasi dari akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr Isthifa Kemal.
Dia menilai penutupan sementara menjadi bagian penting dari upaya memastikan program prioritas pemerintah berjalan sesuai standar keamanan dan kualitas pangan.
“Ketegasan Kepala BGN dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar target kuantitas penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan kualitas, keamanan pangan, serta tata kelola pelaksanaan program,” ujar Kemal dalam keterangannya, Senin (14/9).
Penutupan dilakukan setelah BGN menyisir dan memverifikasi puluhan ribu dapur SPPG yang menjalankan program MBG di berbagai wilayah Indonesia.
Selain menertibkan dapur yang belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, BGN juga memutakhirkan data penerima manfaat dengan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima MBG.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, kepemilikan SLHS menjadi salah satu syarat penting dalam penyelenggaraan dapur MBG. Persyaratan tersebut berkaitan langsung dengan standar higiene dan sanitasi dalam proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Selasa (8/9/2026).








































:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336719/original/051438800_1788172676-HRCrz20bcAAiPa6.jpg)













