jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Indonesia dinilai bukan lagi sekadar bencana alam biasa, melainkan bukti nyata kegagalan sistemik negara serta lemahnya pengawasan terhadap korporasi.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Mengapa Kebakaran Hutan dan Lahan Senantiasa Berulang?” di Fakultan Hukum Universitas Gadjah Mada pada Jumat (4/9).
Dosen Departemen Hukum Lingkungan UGM Totok Dwi Diantoro mengatakan karhutla merupakan bencana ekologi yang berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dan kepatuhan pelaku usaha.
"Karhutla tidak sekadar menimbulkan dampak ekologi, tetapi juga dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi yang tidak sedikit. Bahkan, persoalan reputasi dan integritas sebagai bagian dari komunitas internasional, khususnya di ASEAN, makin dipertanyakan," tutur Totok.
Pandangan senada disampaikan oleh Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara UGM Hendry Julian Noor.
Ia menilai berulangnya karhutla menunjukkan minimnya pembelajaran pemerintah dalam mengantisipasi bencana tahunan.
Hendry secara khusus menyoroti cengkeraman oligarki lokal yang memperkeruh tata kelola sumber daya alam.
"Jaringan kekuasaan di daerah dapat berkelindan dengan kepentingan ekonomi sehingga pengawasan terhadap pengelolaan lahan menjadi persoalan yang sangat kompleks," ujar Hendry.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336719/original/051438800_1788172676-HRCrz20bcAAiPa6.jpg)
