Akademisi Unpad: Kebijakan DMO dan RKAB Perlu Dievaluasi Demi Menjaga Keandalan Sistem Kelistrikan

jpnn.com, JAKARTA - Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Yayan Satyakti menilai kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Batu Bara perlu dievaluasi sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan dalam kajian bertajuk Mengatasi Pemadaman Listrik di Indonesia: Sebuah Rencana Debottlenecking.

Dalam kajiannya, Yayan menilai persoalan utama yang memengaruhi keandalan sistem kelistrikan berada pada aspek pasokan energi primer.

Menurutnya, mekanisme harga DMO yang dipatok sekitar US$70 per ton berada di bawah Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang pada Juni 2026 berkisar US$84,53 hingga US$121,83 per ton, sehingga mendorong perusahaan tambang lebih memilih pasar ekspor dibanding memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Kondisi tersebut, menurut Yayan, berdampak pada pasokan batu bara bagi pembangkit listrik.

Dalam kajiannya disebutkan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton, sementara kontrak pasokan hanya sekitar 134 juta ton, sehingga stok batu bara di pembangkit turun hingga sekitar 10 hari, di bawah ketentuan minimum 25 hari.

Berdasarkan hasil pemodelan yang disusunnya, reformasi mekanisme harga DMO diperkirakan mampu menutup sekitar 72% kesenjangan pemadaman nasional.

"Memperbaiki satu aturan harga ini saja menutup kira-kira tiga perempat dari kesenjangan pemadaman," demikian tertulis dalam kajian Prof. Yayan Satyakti.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News