APHI dan GAPKI Imbau Anggota Perkuat Pencegahan Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengimbau seluruh perusahaan anggotanya meningkatkan kesiapsiagaan serta melakukan langkah-langkah nyata untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang menghadapi musim kemarau dan memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan pencegahan karhutla harus menjadi prioritas seluruh perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Setiap anggota APHI diminta memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sistem deteksi dini, patroli, serta koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

“Kami mengimbau seluruh anggota APHI meningkatkan kewaspadaan dan tidak menunggu sampai terjadi kebakaran. Lakukan deteksi dini, patroli rutin, pengecekan sumber air, kesiapan peralatan dan personel, serta segera merespons setiap titik panas yang terpantau,” kata Soewarso.

Menurut dia, perusahaan juga perlu memperkuat koordinasi dengan Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perusahaan lain yang memiliki areal berdekatan. Koordinasi tersebut diperlukan karena karhutla tidak mengenal batas administratif maupun batas konsesi.

Soewarso juga meminta anggota APHI meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat di sekitar areal kerja melalui edukasi pembukaan lahan tanpa bakar, penguatan Masyarakat Peduli Api atau Desa Peduli Api, patroli bersama, serta pemberdayaan ekonomi alternatif.

“Pencegahan karhutla tidak dapat hanya dilakukan dari dalam areal perusahaan. Masyarakat harus dilibatkan sebagai mitra utama karena mereka merupakan pihak yang berada paling dekat dengan lokasi dan dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi serta mencegah kebakaran,” ujarnya.

APHI juga mendorong anggotanya menyampaikan informasi secara cepat dan terbuka mengenai kondisi lapangan serta berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan. Keterbukaan informasi dinilai penting agar pemerintah dan publik mengetahui kesiapan serta kontribusi dunia usaha dalam pengendalian karhutla.

Setiap perusahaan diharapkan mendokumentasikan kegiatan patroli, sosialisasi, pelatihan, pengecekan peralatan, pemantauan titik panas, pembasahan lahan rawan, dan pendampingan masyarakat. Dokumentasi tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pencegahan karhutla secara berkelanjutan.