APHI-GAPKI Dorong Protokol Bersama Pemadaman Karhutla, Pastikan Tim Cepat Capai Titik Api

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong pembentukan protokol bersama untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Protokol kolaboratif tersebut dinilai penting untuk memastikan tim pemadam dapat segera mencapai lokasi kebakaran dan melakukan penanganan tanpa hambatan ketika kondisi darurat terjadi.

APHI dan GAPKI menilai karhutla merupakan persoalan lintas batas yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah, perusahaan, masyarakat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu memiliki peran dan koordinasi yang jelas dalam upaya pencegahan maupun pemadaman.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung pengendalian karhutla, mulai dari personel, pos komando, kendaraan operasional, pompa, sumber air, hingga peralatan pemadaman.

Dalam situasi tertentu, regu pemadam perusahaan juga turut membantu menangani kebakaran di luar wilayah konsesi untuk mencegah api meluas ke kawasan hutan, permukiman, lahan masyarakat, maupun area operasional lainnya.

“Api tidak mengenal batas administrasi maupun batas konsesi. Ketika ditemukan kebakaran di sekitar wilayah operasional, tindakan cepat harus dilakukan agar api tidak berkembang menjadi kebakaran besar dan menimbulkan dampak yang lebih luas,” ujar Soewarso, Senin (24/8).

Menurut dia, waktu respons pada jam-jam awal menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemadaman, terutama pada wilayah gambut dan daerah yang mengalami kondisi kering. Keterlambatan penanganan, kata Soewarso, dapat membuat api semakin sulit dikendalikan, khususnya apabila lokasi kebakaran berada jauh dari sumber air atau hanya dapat diakses melalui jalur tertentu.

Ia menegaskan, upaya pemadaman yang dilakukan perusahaan bukan bentuk pengambilalihan lahan masyarakat, melainkan langkah darurat untuk menghentikan penyebaran api, menjaga keselamatan manusia, dan mencegah kerusakan lingkungan.