jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bawaslu Kota Yogyakarta bersama Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Yogyakarta sepakat membentuk Kampung Anti Money Politik dan RW Anti Money Politik.
Langkah tersebut sebagai upaya untuk membangun pemilu yang berintegritas dari akar rumput.
Ketua GPM Yogyakarta Djarot Kurniadi memandang bahwa pemilu bukan sekadar pesta demokrasi lima tahunan.
Menurutnya, pemilu menjadi alat bagi rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri.
“Oleh karena itu, menjaga kemurnian suara rakyat adalah tugas bersama," katanya, Kamis (3/9).
Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Andie Kartala berharap adanya kampung dan RW antipolitik uang nantinya bisa berdampak positif terhadap jalannya pemilu.
"Jika di setiap RW sudah menolak money politik, pemilu akan bersih dari praktik kotor yang merusak demokrasi," katanya.
Lebih lanjut, kedua pihak juga berharap langkah ini dapat menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa suara rakyat tidak bisa dibeli. (mcr25/jpnn)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336719/original/051438800_1788172676-HRCrz20bcAAiPa6.jpg)
