CISFED Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Dugaan Masuknya Zionisme ke Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap dugaan masuknya kepentingan yang terkait dengan zionisme ke Indonesia.

Menurut Farouk, pengawasan perlu dilakukan melalui berbagai jalur, mulai dari investasi, bisnis, imigrasi, aktivitas warga negara asing (WNA), hingga penyebaran propaganda.

"Dukungan itu harus konsisten dalam kebijakan nasional," kata Farouk dalam keterangan tertulis, Minggu (26/7).

Dia menilai dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak cukup hanya melalui sikap diplomatik di forum internasional, tetapi juga harus tercermin dalam kebijakan di bidang imigrasi, investasi, perdagangan, pendidikan, dan penegakan hukum.

Farouk juga meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait deportasi warga Palestina Abdul Karim Raed Miqdad ke Siprus.

"Perlu ada penjelasan yang transparan," ujarnya.

Dia mengatakan publik berhak mengetahui dasar hukum deportasi, kronologi penanganan perkara, akses bantuan hukum, serta jaminan bahwa Abdul Karim tidak akan diserahkan kepada Israel.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan deportasi dilakukan berdasarkan Red Notice Interpol dalam perkara pidana dan tidak berkaitan dengan aktivitas politik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News