Dedi Mulyadi Ungkap Ada 11 Perusahaan Kapur Bandel di Bandung Barat

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dari pabrik pengelolaan batu kapur di wilayah Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

Dalam sidak yang dia lakukan, ditemukan fakta lainnya di mana para pegawai yang dipekerjakan tidak diberikan upah dan jaminan kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Saya keliling tuh di Cipatat. Pertama, perusahaan-perusahaan itu banyak yang tidak terdaftar. Yang keduanya, karyawannya dibayar tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan hari tua," kata Dedi di Bandung, Kamis (16/7).

Dedi menyebut ada lebih dari 11 perusahaan yang diduga melanggar peraturan ketenagakerjaan. Belum lagi, produksi pabrik-pabrik tersebut berdampak langsung ke masyarakat sekitar.

"Saya cek itu ada lebih dar 11 perusahaan. Itu baru di internal, di eksternalnya bisa dilihat debut yang dari kapurnya itu sekarang sudah berwarna putih di Cipatat. Maka saya sudah minta DLH untuk melakukan tes lab, katanya seminggu lagi hasilnya keluar," jelasnya.

Dampak lain dari aktivitas pengolahan batu kapur ini yaitu berpotensi memicu bencana alam. Dedi melihat langsung area pegunungan di sekitar lokasi yang kondisinya sudah mengkhawatirkan.

"Yang berikutnya ada ancaman lagi gunung. Nah gunung itu, di sisinya rapih, coba naik motor ke dalam. Itu sudah diambil di bagian bawahnya, maka potensinya bisa roboh. Nah nanti kalau saya misalnya ditutup sementara pasti ribut," tuturnya.

Menurutnya, dia enggan terburu-buru untuk menutup lokasi tersebut karena pihaknya akan lebih dulu berkonsultasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jabar untuk menyelamatkan para pekerja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News