Diduga Tidak Sesuai Aturan, Suspend SPPG Rembang Jadi Polemik, Ada yang Belum Penuhi IPAL Tak Kena Sanksi

jpnn.com, JAKARTA - Operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah (Jateng) diterpa isu miring dan menjadi polemik di masyarakat.

Sebab, sejumlah SPPG di Rembang dihentikan sementara (suspend) oleh BGN, karena belum memenuhi kewajiban melengkapi I Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar, namun sebagian lain dibiarkan tetap beroperasi, meski belum sesuasi standar juga.

Kinerja DLH Kabupaten Rembang dan kinerja oknum kepala dapur SPPG di Rembang pun disorot tajam karena diduga lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan harian, hingga memicu potensi kekacauan dari dalam manajemen.

Keluhan tersebut diungkapkan oleh salah pengelola SPPG di wilayah Rembang yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menilai, sesuai regulasi BGN posisi kepala SPPG atau kepala dapur memegang tanggung jawab mutlak dalam rantai komando operasional.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang, Ika Afandi, mengatakan pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada pengelola SPPG terkait kewajiban melengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar.

"Kita sudah sering sosialisasi, tetapi memang ada beberapa SPPG yang belum melengkapi IPAL sesuai standar," ujar Ika dalam keterangnya, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Menurut dia, memang tidak semua SPPG dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terkait IPAL. Pemeriksaan terhadap SPPG yang dilakukan secara secara acak, atau berdasarkan laporan dan aduan yang masuk ke DLH Rembang.

Ika mengakui ada beberapa SPPG yang sebenarnya sudah mulai berproses melakukan pemasangan IPAL.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News