bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali langsung merespons permintaan Gubernur Wayan Koster untuk mengkaji kembali skema penerapan upah minimum sektoral kabupaten/kota di Pulau Dewata.
Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan, Dewan Pengupahan Provinsi Bali maupun kabupaten/kota saat ini masih terus berproses membahas angka penetapan upah.
Ida Bagus Setiawan mengatakan pembahasan tersebut mengacu pada formula pertumbuhan ekonomi Bali yang tercatat 5,78 persen.
Kemudian proyeksi inflasi pada triwulan keempat sebagai acuan dasar perhitungan.
"Upah minimum pasti naik setiap tahun.
Saat ini kami menghitung pertumbuhan ekonomi dan inflasi triwulan keempat sesuai formula dari pusat,” ujar Ida Bagus Setiawan dilansir dari Antara.
Ida Bagus Setiawan menambahkan penetapan upah minimum sektoral diprioritaskan untuk memacu upah di sektor pariwisata.
Terutama terkait penyediaan akomodasi serta makan dan minum, sehingga nilainya berada di atas UMK standar.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336719/original/051438800_1788172676-HRCrz20bcAAiPa6.jpg)
