Dugaan Korupsi Batubara Jadi Sorotan, Pakar Unair Minta Penyidikan Transparan

Sabtu, 11 Juli 2026 – 15:03 WIB

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang disertai dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terus menjadi sorotan.

Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Sri Winarsi, S.H., M.H., menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam menangani perkara tersebut.

Menurut Sri Winarsi, Polri memiliki kewenangan atribusi yang sah untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

"Setiap tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan dan penyitaan barang bukti, merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan negara yang harus dihormati sepanjang dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik," ujar Sri dalam pernyataan tertulis, Sabtu (11/7).

Dalam proses penyidikan, penyidik disebut telah menyita berbagai barang bukti berupa dokumen, perangkat elektronik, uang tunai dalam mata uang rupiah maupun asing, hingga emas batangan.

Nilai keseluruhan barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai Rp543,2 miliar.

Meski demikian, Sri Winarsi mengingatkan seluruh barang bukti tersebut tetap harus diuji melalui proses pembuktian di persidangan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Dia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang independen, transparan, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.