Eri Cahyadi Ingatkan RT RW Tak Boleh Pungut Uang Warga Tanpa Izin Lurah

Sabtu, 11 Juli 2026 – 18:00 WIB

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan seluruh pungutan atau dana swadaya yang dikelola RT dan RW harus lebih dulu mendapat persetujuan lurah. Hal itu disampaikan menyusul dugaan pungutan liar terhadap warga pendatang di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo.

Eri mengatakan mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Dalam aturan itu, RT/RW memang diperbolehkan mengajukan dana swadaya kepada warga, namun harus memiliki dasar yang jelas dan disetujui lurah.

“Setiap RT/RW boleh mengajukan biaya kepada masyarakatnya, tetapi harus mendapatkan persetujuan lurah. Lurah harus mengetahui apa dasar pungutannya dan berapa besarannya,” kata Eri, Sabtu (11/10).

Menurutnya, dana swadaya hanya dapat diberlakukan untuk kepentingan bersama, misalnya pembangunan saluran air atau fasilitas lingkungan lain yang manfaatnya dirasakan seluruh warga. Besaran iuran pun harus ditetapkan melalui kesepakatan warga.

Sebagai contoh, biaya pembangunan saluran lingkungan dapat dibagi berdasarkan jumlah kavling.

Pemilik rumah yang telah menempati kavling membayar sesuai hasil kesepakatan, sedangkan kavling yang masih kosong belum dikenai kewajiban hingga dibangun.

Namun, Eri menegaskan mekanisme tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk meminta uang kepada warga yang baru pindah ke Surabaya.