Filep Wamafma: PI 10 Persen BP Tangguh Harus Transparan, Pertegas Manfaat Ekonomi Papua Barat Hingga 2055

jpnn.com, JAKARTA - Senator atau anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Dr. Filep Wamafma meminta Pemerintah Pusat segera membuka dan mengaudit secara menyeluruh persoalan Participating Interest (PI) 10 persen pada proyek LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Menurut Filep, PI 10 persen bukan hanya terkait persoalan teknis antara pemerintah daerah dan operator migas, melainkan menyangkut keadilan ekonomi, kepastian hukum, hak daerah penghasil, serta masa depan masyarakat Papua Barat.

"Perlu ada pengecekan soal apakah dalam perpanjangan Kontrak Kerja Sama (red, Production Sharing Contract/PSC) Tangguh sampai 2055 telah dilakukan penawaran PI 10 persen kepada BUMD Papua Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Hal ini penting untuk menjaga kepatuhan regulasi,” tegas Filep dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).

Menurut Sekretaris MPR RI For Papua itu, PSC Tangguh yang telah diperpanjang sampai 2055 merupakan momentum penting untuk mengevaluasi kembali seluruh aspek hukum dan ekonomi proyek tersebut.

Dia pun merujuk pada Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Dalam Pasal 18, terdapat pengaturan mengenai BUMD yang belum memperoleh penawaran PI 10 persen dan mekanisme penawaran pada saat perpanjangan Kontrak Kerja Sama. Selain itu, Filep mengatakan Tangguh merupakan proyek migas yang sangat besar dan memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional.

Setelah Train 3 beroperasi, kapasitas produksi Tangguh mencapai sekitar 11,4 juta ton LNG per tahun. Dengan skala produksi tersebut, Filep menilai potensi ekonomi PI 10 persen sangat besar.

"Kalau kita menggunakan kapasitas produksi sebagai ilustrasi, nilai ekonomi ekuivalen 10 persen produksi Tangguh dapat mencapai ratusan juta dolar AS per tahun, tergantung harga LNG dan struktur keekonomian PSC. Tetapi saya tegaskan, angka tersebut belum bisa disebut sebagai kerugian daerah sebelum diaudit berdasarkan data lifting, harga, biaya produksi, pajak, government take dan seluruh parameter PSC,” katanya.