GMHI Tantang Kajati Baru, Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Indramayu

Selasa, 02 Juni 2026 – 13:01 WIB

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gerakan Masyarakat Hukum Indonesia (GMHI) mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang masih mandek di Provinsi Jabar.

Desakan itu disampaikan langsung oleh Ketua GMHI, Rendi Wirman Salas, seusai mengajukan audiensi kepada Kepala Kejati Jabar di Bandung, Selasa (2/6/2026).

GMHI menyambut kedatangan Kajati Jabar yang baru, sekaligus menantang institusi Adhyaksa untuk menunjukkan komitmen kerja nyata dalam penegakan hukum, sesuai komitmen kerja dari Jaksa Agung, Burhanudin untuk mengungkap kasus korupsi di daerah secara maksimal.

Mereka menyoroti kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Indramayu periode 2019 - 2024, yang dinilai masih berjalan di tempat.

Rendi mengatakan, kasus ini sudah lama menjadi sorotan publik, tetapi belum kepastian hukum yang jelas.

"Kami menyambut kedatangan Kajati baru, sekaligus menantang beliau untuk segera menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi yang masih sumir, termasuk kasus Tunjangan Perumahan DPRD Indramayu tahun 2019-2024," kata Rendi dalam keterangannya.

GMHI memberikan tenggat waktu 1x24 jam kepada Kejati Jabar untuk merespons dan menindaklanjuti tuntutan tersebut. 

Apabila tidak ada pertemuan lanjutan dan tidak ada progres nyata, GMHI menyatakan akan menurunkan massa dalam aksi unjuk rasa.