Hasto Kritik Perbedaan Perlakuan Hukum terhadap Raja Juli dan Febrie Adriansyah

Senin, 20 Juli 2026 – 20:32 WIB

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti dugaan perbedaan perlakuan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara yang menyeret Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Menurut Hasto, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum karena setiap perkara harus diproses berdasarkan aturan yang sama.

“Ini kan perbedaan treatment, padahal hukumnya sama. Siapa yang membuat hukum berbeda adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Itu yang diingatkan PDI Perjuangan,” kata Hasto di Surabaya, Senin (20/7).

Hasto menilai penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara maupun aparat penegak hukum merupakan pelanggaran serius dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara, apalagi aparat penegak hukum, merupakan hal yang paling dilarang dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Hasto kemudian membandingkan dengan perkara yang pernah menjerat dirinya terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku.

Dia mengeklaim proses hukum yang dialaminya sarat kriminalisasi politik dan rekayasa fakta hukum.

“Saya mengalami kriminalisasi politik hukum yang diawali berbagai rekayasa fakta hukum dan pelanggaran terhadap due process of law,” ujarnya.