Kanwil Kemenkum NTB Koordinasi dengan BPHN, Genjot Kualitas Layanan Hukum

Kamis, 02 Juli 2026 – 15:53 WIB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB melalui Penyuluh Hukum Ahli Madya Regina Wiwin dan Analis Hukum Ahli Pertama Aldi Malik Farhad melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Rabu kemarin (1/7).

Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat koordinasi sekaligus memperoleh masukan terkait pelaksanaan layanan bantuan hukum dan penguatan fungsi analisis hukum di daerah.

Tim Kanwil Kemenkum NTB diterima oleh Kepala Bidang Penyuluhan Hukum BPHN, Indah Rahayu. Pada kesempatan tersebut, Regina Wiwin mengonsultasikan sejumlah hal yang berkaitan dengan pelatihan dan sertifikasi paralegal serta implementasi aplikasi Sistem Database Bantuan Hukum (Sidbankum).

Salah satu isu yang menjadi perhatian ialah kendala yang masih dialami peserta pelatihan paralegal dalam mengunggah laporan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) melalui aplikasi Sidbankum BPHN.

"Melalui konsultasi ini kami berharap kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dapat menjadi perhatian bersama sehingga pelaksanaan layanan Posbankum semakin optimal.

Selain itu, kami juga mengusulkan adanya template standar untuk banner Posbankum, formulir konsultasi hukum, advokasi, berita acara mediasi, hingga formulir rujukan kepada Pemberi Bantuan Hukum atau advokat agar pelaksanaan layanan memiliki keseragaman di seluruh daerah," ujar Regina Wiwin.

Aldi Malik berkonsultasi mengenai ketersediaan anggaran untuk pencetakan hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah kabupaten/kota.

Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa hasil analisis dan evaluasi yang dilaksanakan oleh BPHN disampaikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk salinan digital (soft file).