KEHATI Soroti Empat Celah Kebijakan Iklim, Dorong 7 Rekomendasi untuk RUU

1 day ago 14

Direktur Program Yayasan KEHATI Rony Megawanto. Foto: KEHATI

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan KEHATI mendorong agar kebijakan perubahan iklim nasional tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati serta kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan terdampak krisis iklim.

Dorongan tersebut disampaikan melalui policy brief berjudul “Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat: Telaah Kritis dan Rekomendasi atas Fokus Kebijakan Iklim di Indonesia”.

Kajian itu disusun Yayasan KEHATI bersama peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Pusat Analisis Sosial AKATIGA.

KEHATI menilai perubahan iklim telah memicu berbagai dampak, mulai dari kenaikan muka air laut, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga banjir serta kehilangan keanekaragaman hayati. Dampak tersebut dinilai paling berat dirasakan masyarakat adat, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Kondisi itu disebut menunjukkan adanya persoalan keadilan iklim. Kelompok masyarakat yang kontribusinya terhadap emisi karbon relatif kecil justru dapat menghadapi dampak yang lebih besar akibat perubahan iklim.

Di sisi lain, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Keanekaragaman hayati berperan sebagai penyerap karbon alami, sementara perubahan iklim dapat mempercepat kerusakan hingga kepunahan berbagai spesies. Kerusakan ekosistem tersebut pada akhirnya berpotensi memperburuk dampak perubahan iklim sekaligus menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam policy brief tersebut, KEHATI mengidentifikasi empat kesenjangan utama dalam kebijakan iklim nasional.

Pertama, fragmentasi tata kelola perubahan iklim. Menurut kajian tersebut, perhatian terhadap isu iklim belum merata di seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat adat dinilai perlu diperkuat.