bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah bersama Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah memperkuat kolaborasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta, Kamis kemarin (17/9).
Tujuannya untuk mendorong pelaksanaan pembinaan hukum yang semakin efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pertemuannya dengan Kepala BPHN Min Usihen, ada sejumlah agenda strategis pembinaan hukum di Bali yang dibahas.
Khususnya penguatan peran advokat dalam mendukung layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta optimalisasi Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah.
Gagasan penguatan keterlibatan advokat pada Posbankum yang didukung Pemprov Bali diharapkan dapat memperluas dukungan terhadap masyarakat dalam memperoleh akses layanan dan informasi hukum.
Selain itu, pembahasan Anev Produk Hukum Daerah dengan tema kepariwisataan menjadi bagian dari upaya memastikan regulasi di daerah tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat.
Penguatan akses bantuan hukum turut menjadi perhatian dalam koordinasi bersama Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo.
Pembahasan mencakup optimalisasi penyerapan anggaran bantuan hukum melalui pembukaan Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) secara parsial untuk mendukung Rencana Penarikan Dana (RPD).
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336719/original/051438800_1788172676-HRCrz20bcAAiPa6.jpg)
