Kemenkum Bali Gelar FGD Evaluasi Produk Hukum, Memperkuat Tata Kelola Wisata

6 hours ago 2

Selasa, 01 September 2026 – 20:17 WIB

Kemenkum Bali Gelar FGD Evaluasi Produk Hukum, Memperkuat Tata Kelola Wisata - JPNN.com Bali

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi (Anev) Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan tema Kepariwisataan, Selasa (1/9). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Bali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi (Anev) Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan tema Kepariwisataan, Selasa (1/9).

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Dharmawangsa ini menjadi forum pembahasan hasil kajian sementara terhadap produk hukum daerah di bidang kepariwisataan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari pemangku kepentingan di wilayah Bali.

Kegiatan tersebut dihadiri Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah, Penanggung Jawab Wilayah Bali Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Alice dan Tim Analisis dan Evaluasi Kanwil Kementerian Hukum Bali.

Hadir juga perwakilan Bagian Hukum dan Dinas Pariwisata/Kebudayaan Pemprov Bali dan Kabupaten/Kota.

Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan evaluasi terhadap 20 produk hukum daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Bali dan sembilan Kabupaten/Kota, dengan mencermati kesesuaian regulasi, harmonisasi substansi, perkembangan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas implementasinya.

Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah menegaskan bahwa Anev merupakan bagian penting dalam memastikan produk hukum daerah tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pelaksanaan Anev masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya kewajiban daerah untuk melaksanakan evaluasi secara berkala.