Kemenkum NTB Harmonisasi Raperwali Instalasi Farmasi Kota Bima, Ini Catatannya

Selasa, 30 Juni 2026 – 21:07 WIB

bali.jpnn.com, MATARAM - Harmonisasi regulasi menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkepastian hukum.

Komitmen tersebut kembali diwujudkan Kanwil Kemenkum NTB melalui Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Bima tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan, Selasa (30/6).

‎Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Pahittiartik, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB.

Pahittiartik menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemrakarsa dan stakeholder yang hadir.

Ia menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan strategis untuk memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik.

‎Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima, Firdaus, menjelaskan bahwa penyusunan Raperwali ini bertujuan memberikan dasar hukum yang jelas bagi pembentukan dan tata kelola Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Bima.

Kepala Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan dan SDM, Anna Tahfidziyah, memaparkan urgensi pembentukan regulasi tersebut untuk mendukung pengelolaan pelayanan kefarmasian yang profesional melalui penempatan sumber daya manusia sesuai kompetensi, pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi yang efektif.

‎‎Dalam pembahasan harmonisasi, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan sejumlah rekomendasi penyempurnaan.