Kemenkum NTB Harmonisasi Tiga Raperda Lombok Barat, Dua dari DPRD

Selasa, 28 Juli 2026 – 13:04 WIB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lombok Barat, Senin (27/7).

‎‎Rapat dibuka oleh Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, dan dihadiri Ketua beserta Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lombok Barat, Kabag Hukum Setda Lombok Barat, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

‎Kakanwil Milawati menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan daerah untuk menjamin kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas regulasi yang dihasilkan.

‎‎"Harmonisasi bertujuan memastikan setiap produk hukum yang disusun memiliki substansi yang berkualitas.

Ini selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Milawati.

‎‎Pada rapat tersebut dibahas tiga raperda usulan Pemkab dan DPRD Lombok Barat.

Mulai dari Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Dua lagi Raperda Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Guru Ngaji.