Kepala BNPP Membantah Isu Dua Desa di Nunukan Masuk Malaysia

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membantah isu yang menyebutkan dua desa di Nunukan, Kalimantan Utara, masuk menjadi wilayah Malaysia.

Pada saat rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (29/6), Tito Karnavian mengatakan isu yang berkembang di publik seolah-olah Indonesia telah kehilangan dua desa tersebut.

Tito mengatakan, desa-desa tersebut masih masuk ke wilayah Indonesia dan yang hilang hanyalah sebagian tanahnya. Indonesia justru mendapatkan lebih banyak bagian tanah.

"Kadang-kadang dikatakan bahwa ada dua desa yang lepas masuk Malaysia. Bukan seperti itu," kata Tito.

Dia menjelaskan, permasalahan batas di Pulau Sebatik memang menjadi permasalahan lama sejak adanya sengketa antara Belanda dan Inggris ketika menjajah. Namun, kini kondisi di lapangan tidak demikian.

Dia mengatakan persoalan lama tersebut terus diselesaikan oleh BNPP yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingga lembaga-lembaga terkait lainnya.

Sebagai Kepala BNPP, dia menjelaskan bahwa sebagian lahan seluas 127,3 hektar di Pulau Sebatik memang masuk ke sisi Malaysia. Namun, Indonesia memperoleh kompensasi wilayah yang jauh lebih luas.

"Kita sebetulnya diuntungkan. Yang dimaksud itu adalah 127 hektare itu ada di dua desa yang konsekuensinya masuk ke wilayah Malaysia, tetapi kita mendapatkan kompensasi 5.700 hektare pada masuk ke dalam sisi Indonesia," katanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News