Legislator PDIP: Perbaikan Regulasi Bisa Tekan Biaya Politik, Bukan Pilkada Dipilih DPRD

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Giri Ramanda Kiemas mengatakan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung tidak bisa dijadikan alasan untuk mengubah sistem pemilihan menjadi melalui DPRD.

Menurut Giri, kelemahan seperti tingginya biaya politik dan maraknya politik uang (money politic) harus diselesaikan dengan memperbaiki regulasi, bukan dengan merombak sistem demokrasi yang sudah ada.

"Memang Pemilukada langsung ada kelemahan. Ini kelemahan ini harus kita perbaiki. Perkuat regulasinya, perkuat pengawasan agar pemilu yang kita harapkan jujur dan adil dan bersih bisa terjadi," kata Giri dalam keterangannya, Jumat (2/7).

Giri menjelaskan, argumentasi yang kerap digaungkan pihak-pihak yang ingin mengembalikan Pilkada melalui DPRD adalah tingginya biaya pemilu. 

Padahal, kata Giri, persoalan biaya tersebut bisa ditekan seminimal mungkin jika sistem pengawasannya diperkuat.

Selain itu, dia menekankan pentingnya pencerdasan politik bagi masyarakat guna memberantas praktik politik uang yang kerap menjadi momok dalam setiap pemilihan.

"Itu (politik uang bisa) dihindari. Dihindari oleh apa? Pencerdasan sama regulasi yang mengatur dengan tegas agar tidak terjadi money politic," ujar Giri.

Lebih lanjut, Giri menegaskan PDIP hingga saat ini masih memegang sikap yang konsisten, yakni menolak pemilihan melalui DPRD dan mendukung penuh Pilkada langsung oleh masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News