LKPD 2025 Dapat Opini Disclaimer, Pemkab Bekasi Siapkan Reformasi Tata Kelola Keuangan

Rabu, 01 Juli 2026 – 11:00 WIB

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyatakan komitmennya untuk membenahi tata kelola pemerintahan sebagai tindak lanjut atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh opini tidak memberikan pendapat (disclaimer).

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan pemerintah daerah menghormati hasil pemeriksaan yang telah diterbitkan BPK dan menjadikannya sebagai momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem tata kelola pemerintahan.

"Kami menghormati keputusan BPK RI. Opini ini merupakan konsekuensi dari situasi hukum yang sedang kami hadapi," kata Asep di Cikarang, Selasa.

Menurut Asep, opini disclaimer tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk memperkuat akuntabilitas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.

Ia menjelaskan, hasil audit BPK juga berkaitan dengan proses hukum dugaan kasus ijon proyek yang saat ini masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, di samping sejumlah catatan lain yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Bekasi telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.

Langkah pertama adalah mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dengan bersikap kooperatif serta memberikan informasi yang diperlukan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan barang dan jasa, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun APBD Perubahan.