Menjadikan Risiko Iklim sebagai Strategi Nyata dan Standar Ketahanan Bisnis di Era Global

jpnn.com, JAKARTA - Perubahan iklim kini tidak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi risiko bisnis nyata yang berdampak langsung pada kinerja finansial sebuah perusahaan.

Organisasi yang masih mempertahankan pola pikir konvensional dipastikan akan menghadapi paparan risiko yang makin membesar, mulai dari gangguan operasional, tekanan regulasi, hingga lonjakan biaya produksi.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap risiko iklim bukan lagi sebuah pilihan, melainkan standar global yang krusial dalam menentukan ketahanan dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Saat ini, komitmen net-zero telah mencakup sebagian besar emisi dunia dan tertuang secara resmi dalam kebijakan di berbagai negara. Meski ambisi keberlanjutan global terus menguat, tantangan terbesar bagi para pemimpin bisnis adalah bagaimana mengubah ambisi tersebut menjadi tindakan nyata yang dapat diukur.

Hambatan utama umumnya berasal dari aspek internal, seperti data yang terfragmentasi, kompleksitas pemodelan skenario, dan kesulitan dalam menerjemahkan isu iklim ke dalam bahasa finansial. Untuk menembus hambatan ini, perusahaan didorong untuk menyatukan fungsi keuangan, manajemen risiko, dan keberlanjutan ke dalam satu forum pengambilan keputusan guna menyusun strategi bisnis yang terkuantifikasi secara akurat.

Lebih dari sekadar merespons tuntutan pasar, analisis risiko iklim dewasa ini telah menjadi sebuah kewajiban regulatif. Melalui pilar International Sustainability Standards Board (ISSB), standar IFRS S2 secara tegas mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan risiko dan peluang terkait iklim, berikut dampaknya terhadap model bisnis, rantai nilai, kinerja keuangan, serta ketahanan strategi dalam berbagai skenario iklim.

Di Indonesia, standar global tersebut telah diadopsi menjadi Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan 2 (PSPK 2) tentang Pengungkapan Terkait Iklim.

Aturan ini telah disahkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) pada 1 Juli 2025 dan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Mengingat tenggat waktu tersebut, perusahaan kini dituntut untuk mulai membangun tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target yang terukur melalui analisis skenario iklim sejak dini, sehingga pengungkapan iklim nantinya tidak sekadar bersifat naratif, tetapi terhubung langsung dengan laporan keuangan.