jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong Menteri Keuangan yang baru Suahasil Nazara untuk segera mengevaluasi dan membatalkan kebijakan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan bahwa dana TKD merupakan bagian vital dari otonomi daerah dan desentralisasi yang menopang keberlangsungan program-program prioritas publik.
Menurutnya, pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk memahami prinsip pembangunan dari bawah atau bottom up.
"Membangun Indonesia itu idealnya dari bawah. Dari desa, kelurahan, kabupaten, kota, hingga provinsi. Tidak semata-mata top down. Kami berharap Menkeu yang baru berani membatalkan pemangkasan TKD demi memperkuat otonomi daerah," ujar Eko Suwanto dalam konferensi pers di Yogyakarta, Selasa (15/9).
Menurut Eko, pemangkasan alokasi pusat berdampak signifikan terhadap struktur belanja daerah dan pembangunan di tingkat akar rumput.
Berdasarkan Perda APBD DIY No. 9/2025, belanja daerah awalnya dirancang sebesar Rp 5,4 triliun.
Namun, menyusul keputusan Kemenkeu yang memangkas Dana Keistimewaan (Danais) dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 1 triliun, Pemda DIY penyesuaian melalui Pergub No. 1/2026 sehingga Belanja Daerah merosot menjadi Rp 4,8 triliun.
Alokasi Dana Desa di empat kabupaten se-DIY juga menurun signifikan hingga rata-rata 74 persen pada tahun ini.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336719/original/051438800_1788172676-HRCrz20bcAAiPa6.jpg)
