Pemprov Kalsel Integrasikan 3 Wilayah Untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 05 Agustus 2026 – 10:01 WIB

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengintegrasikan pembangunan berbasis tiga klaster wilayah, yakni Banjarbakula, Banua Anam, dan Sentuhan Bersujud, sebagai strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai target nasional di angka 8,1 persen pada 2029.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Suprapti Tri Astuti mengatakan, pendekatan klaster wilayah menjadi langkah pemerintah daerah dalam menyelaraskan pembangunan sesuai karakteristik dan potensi unggulan masing-masing kawasan.

Tiga klaster wilayah itu terdiri atas klaster Banjarbakula yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, dan Barito Kuala; klaster Banua Anam yaitu Tabalong, Tapin, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara; klaster Sentuhan Bersujud yakni Kotabaru dan Tanah Bumbu.

"Pengembangan tiga klaster wilayah merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengintegrasikan seluruh program pembangunan agar berjalan dalam satu arah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan, serta program prioritas kepala daerah,” ujar Astuti.

Dia menyebutkan Bappeda berperan sebagai pengampu utama perencanaan pembangunan dengan memastikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun program yang saling mendukung untuk mencapai sasaran pembangunan, termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Seluruh kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah harus bergerak dalam satu arah yang sama. Bappeda memastikan seluruh program SKPD selaras dengan RPJMD sehingga target pembangunan dapat tercapai secara efektif,” katanya.

Dia menjelaskan tiga klaster wilayah tersebut dikembangkan berdasarkan karakteristik dan potensi masing-masing kawasan, sehingga pembangunan dapat lebih fokus sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung pemerataan antar-wilayah di Kalimantan Selatan.

Selain pendekatan kewilayahan, pemerintah daerah juga memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur dasar yang dipadukan dengan penguatan ekonomi daerah, termasuk melalui bantuan keuangan sebesar Rp 500 juta kepada setiap kabupaten dan kota.