Pemuda Bulan Bintang Nilai Pemangkasan TKD Bisa Jadi Bom Waktu

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Pemuda Bulan Bintang Muhammad Haris Zulkarnain mengatakan sebanyak 30 daerah yang tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu merupakan dampak dari minimnya pendapatan daerah.

Seperti diketahui, kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada 2025 mencatat sekitar 60-70 persen, pemda masih bergantung pada dana transfer pusat, bahkan di beberapa daerah proporsinya mencapai 80-90 persen dari total pendapatan APBD. 

Seperti diketahui, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara, pemerintah pusat melakukan pemangkasan anggaran TKD secara masif yang berdampak pada kondisi fiskal daerah pada hari ini. 

“Saya khawatir ini menjadi bom waktu, 30 lebih daerah sudah tidak mampu membayar gaji PPPK, karena pemasukan daerah yang minim ditambah semua hal perizinan sangat sentralistik,” ujar Haris di Jakarta, Senin (27/7).

Di sisi lain, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa telah mempersiapkan anggaran tambahan transfer ke daerah (TKD) dalam APBD 2026 untuk mendukung arus kas pemerintah daerah (pemda). 

Namun, nilai pasti dari penambahan TKD masih menunggu restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

Rencana penambahan TKD ini sebelumnya telah disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara pada rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI pada 15 Juli 2026. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News