Percepat Transformasi Digital, Kolaka Dorong Aktivasi IKD Melalui Rebranding Dukcapil

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk memperluas aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai langkah mempercepat transformasi digital layanan publik.

Program Rebranding Dukcapil ini merupakan langkah strategis untuk menjadikan IKD sebagai pintu masuk utama berbagai layanan publik di Indonesia.

Selain sosialisasi, agenda ini juga dirangkaikan dengan aksi jemput bola untuk memberikan pelayanan langsung administrasi kependudukan kepada masyarakat setempat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, yang hadir secara daring menegaskan bahwa pemanfaatan data kependudukan yang akurat adalah fondasi krusial. Terutama dalam memastikan program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran.

"Transformasi digital melalui pemanfaatan IKD perlu terus didorong agar setiap program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak," ujar Bahtra dalam sambutannya.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara Ditjen Dukcapil, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan transformasi layanan publik berbasis data kependudukan.

Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri Erliani Budi Lestari, yang hadir mewakili Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, mengatakan transformasi layanan kependudukan tidak lagi berhenti pada penerbitan dokumen administrasi, tetapi telah berkembang menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan digital.

Menurut Erliani, data kependudukan yang akurat menjadi aset strategis dalam mendukung berbagai layanan publik karena NIK kini berfungsi sebagai identitas tunggal yang menghubungkan berbagai sistem pelayanan pemerintah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News