Permen Komdigi Terbit, Pos Indonesia Tawarkan Kolaborasi Infrastruktur Logistik Nasional

Sabtu, 11 Juli 2026 – 15:30 WIB

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) siap mendukung implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 8 Tahun 2025, tentang Layanan Pos Komersial dengan memperkuat ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi.

Melalui regulasi tersebut, Pos Indonesia siap mengambil peran sebagai konsolidator jaringan logistik nasional yang menghubungkan berbagai pelaku industri, mulai dari perusahaan logistik, penyedia jasa third party logistics (3PL), pelaku e-commerce, hingga pemilik barang (cargo owner).

Executive Vice President Wholesale & International Business Pos Indonesia Elan Pramudiansyah mengatakan, Permen Komdigi menjadi momentum penting untuk membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien dan kolaboratif.

"Pos Indonesia siap menjadi mitra konsolidasi bagi perusahaan logistik, penyedia jasa 3PL, maupun pelaku e-commerce dalam membangun jaringan distribusi yang lebih efisien, saling terhubung, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menciptakan nilai tambah bagi seluruh pelaku ekosistem logistik nasional," kata Elan dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (11/7/2026).

Dia menjelaskan, Permen Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 mendorong terciptanya layanan pos komersial yang semakin efisien melalui interkoneksi antarpenyelenggara pos, perluasan jangkauan layanan, standardisasi kualitas, serta penerapan tarif yang sehat dan berkeadilan.

Menurut Elan, kolaborasi antarpelaku industri menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur logistik sekaligus memperkuat daya saing sektor logistik nasional.

Karena itu, Pos Indonesia menawarkan skema strategic partnership yang memungkinkan perusahaan logistik, penyedia jasa 3PL, pelaku e-commerce hingga pemilik barang memanfaatkan jaringan dan infrastruktur logistik Pos Indonesia tanpa harus membangun fasilitas baru.

Saat ini Pos Indonesia memiliki lebih dari 24 ribu titik layanan yang menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia serta hampir seluruh kecamatan.