PIKI Dorong Reformulasi DBH Tambang, Sulteng Jadi Pilot Project

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) mendorong reformulasi tata kelola Dana Bagi Hasil atau DBH pertambangan agar lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi daerah penghasil.

Rekomendasi tersebut dirumuskan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan PIKI bekerja sama dengan Universitas Kristen Tentena (UNKRIT) di Poso, Sulawesi Tengah.

Dalam seminar tersebut, PIKI menyampaikan lima rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Salah satu rekomendasinya adalah menjadikan Sulawesi Tengah sebagai pilot project nasional reformasi tata kelola DBH pertambangan.

“DPP PIKI memiliki komitmen untuk berkontribusi tidak hanya melalui pemikiran, tetapi juga tindakan nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa melalui penyelenggaraan seminar nasional di Tentena,” kata Wakil Ketua Umum DPP PIKI sekaligus inisiator seminar, Rizal Calvary Marimbo dalam keterangannya dikutip Minggu (26/7).

Rekomendasi pertama adalah reformulasi kebijakan fiskal melalui pengintegrasian depletion cost ke dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara atau UU Minerba. Depletion cost diusulkan menjadi instrumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mandiri sebagai kompensasi atas berkurangnya modal alam akibat aktivitas pertambangan.

"Instrumen tersebut juga diharapkan dapat menjadi sumber baru bagi pendanaan DBH dan kegiatan riset nasional," ucapnya.

Kedua, pembangunan Sistem Satu Data PNBP dan DBH yang terintegrasi dari proses hulu hingga hilir. Sistem ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi penghitungan dan penyaluran dana kepada daerah.

PIKI juga mendorong adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian kurang bayar DBH yang menjadi hak pemerintah daerah. Selain itu, penggunaan DBH oleh pemerintah daerah harus berbasis hasil atau outcome. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News