PP HIKMAHBUDHI Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi Besar, Tegaskan Proses Hukum Jangan Diintervensi

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) menyatakan dukungan penuh kepada Polri khususnya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KORTASTIPIDKOR) Polri dalam mengusut tuntas sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi besar yang saat ini menjadi perhatian publik.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum PP Hikmahbudhi Candra Aditya dalam keterangannya pada Jumat (10/6), menyusul rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya di sejumlah lokasi di Jakarta dan sekitarnya.

Penggeledahan itu dikaitkan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam beberapa perkara strategis.

Lokasi yang menjadi sorotan publik antara lain Cafe de’Clan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta kediaman Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Febrie Adriansyah di Jalan Radio I Nomor 15, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menurut Candra, kediaman Jampidsus Kejagung menjadi perhatian setelah diberitakan dijaga aparat TNI di tengah proses hukum yang sedang berjalan.

Candra Aditya Nugraha menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus berjalan terbuka, profesional, akuntabel, dan bebas dari tekanan kekuasaan mana pun. Menurutnya, negara tidak boleh memberi ruang bagi impunitas, terutama dalam perkara yang menyangkut dugaan kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan, dan pencucian uang.

“PP HIKMAHBUDHI mendukung penuh KORTASTIPIDKOR POLRI untuk mengusut tuntas dugaan korupsi besar yang sedang ditangani. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan elite. Siapa pun yang diduga terlibat, termasuk apabila terdapat dugaan keterkaitan pejabat tinggi penegak hukum, harus diperiksa secara objektif, transparan, dan sesuai hukum,” ujar Candra

Candra menilai perhatian publik terhadap nama Jampidsus Febrie Adriansyah harus dijawab melalui mekanisme hukum yang terang. Ia menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh digantikan oleh manuver institusional, pengamanan yang tidak jelas dasar hukumnya, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan spekulasi publik.