Remiliterisasi Dinilai Mengancam Demokrasi dan Negara Hukum

jpnn.com - Peneliti BRIN Poltak Partogi Nainggolan menyoroti semakin kaburnya batas antara ranah sipil dan militer dalam kehidupan bernegara dalam diskusi publik bertajuk "Problematika Hubungan Sipil-Militer dalam Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia" di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya, Jumat (21/8/2026).

Diskusi publik ini membahas perkembangan hubungan sipil-militer di Indonesia, di tengah semakin luasnya pelibatan TNI dalam berbagai urusan di luar fungsi pertahanan. Perluasan itu dinilai berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan negara hukum.

Menurutnya, hubungan sipil-militer saat ini tidak lagi menunjukkan batas kewenangan tegas dan ini berbahaya bagi kehidupan demokrasi. TNI memiliki karakter dan kewenangan yang berbeda dari institusi sipil karena diberikan kewenangan untuk menggunakan kekuatan bersenjata dalam menjalankan fungsi pertahanan negara.

"Keistimewaan tersebut sekaligus menjadi alasan mengapa kewenangan militer harus dibatasi secara ketat," kata Poltak dalam forum yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bersama Imparsial, Centra Initiative, dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan tersebut, dikutip dari siaran pers.

Dia mengatakan institusi yang memiliki senjata tidak boleh memiliki ruang kewenangan yang sama luasnya dengan institusi sipil. Semakin besar kemampuan koersif yang dimiliki suatu institusi, semakin ketat pula batas hukum dan kontrol demokratis yang harus diberlakukan terhadapnya.

"Pembentukan batalyon teritorial dan perluasan komando teritorial tidak sejalan dengan reformasi TNI dan harus dihentikan," ujarnya.

Poltak juga menyoroti mandeknya agenda reformasi sektor keamanan setelah lebih dari dua dekade Reformasi. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI seharusnya menjadi bagian dari upaya membangun TNI yang profesional, tunduk pada supremasi sipil, dan memiliki batas kewenangan yang jelas.

Namun, dia memandang agenda tersebut tidak berjalan secara tuntas. Salah satu persoalan paling nyata adalah reformasi peradilan militer yang hingga kini belum diselesaikan secara serius.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News