2 days ago
5
MALANG, BANGSAONLINE.com - DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau berperan penting untuk membantu peningkatan pelayanan di Kabupaten Malang, termasuk di sektor kesehatan.
Seperti RSUD Lawang yang tahun ini menerima sebesar Rp6.273.623.206,00. DBHCHT yang digunakan untuk pengadaan aset peningkatan fasilitas kesehatan dengan membelanjakan sebanyak 197 unit alat kesehatan.
Baca Juga: Terima Baleg DPR RI untuk Prolegnas, Pj Gubernur Jatim Sampaikan Pelbagai Aspirasi
Direktur RSUD Lawang, Nur Rochmah, mengatakan bahwa anggaran DBHCHT tahun ini dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan penyediaan sarana prasarana fasilitas kesehatan.
"Secara bertahap seluruh pasien yang membutuhkan pelayanan di RSUD Lawang dapat tertangani semua di RSUD ini. Karena, selama ini ada sebagian pasien yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang karena keterbatasan peralatan medis," ucapnya, Rabu (13/11/2024).
Dengan penambahan beberapa fasilitas ini, harapannya pelayanan di RSUD Lawang dapat lebih baik lagi, sehingga penanganan pasien bisa di rumah sakit tersebut dan tidak dirujuk ke tempat lainnya.
Baca Juga: Satpol PP Kabupaten Malang dan Bea Cukai Sosialisasikan Gempur Rokok Ilegal lewat Konser
Menurut Nur Rochmah, penerimaan DBHCHT 2024 telah digunakan untuk belanja peralatan kesehatan. Di mana penggunaan alat kesehatan tersebut untuk pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
"Kegiatan belanja alat kesehatan dilakukan dua kali. Untuk semester pertama dibelanjakan bed pasien sebanyak 18 unit dan bedside cabinet sebanyak 48 unit untuk peningkatan pelayanan bagi pasien. karena ada beberapa bed pasien yang memang harus diganti," katanya.
Dengan peningkatan pelayanan ini, sejak 2023 pasien RSUD Lawang sangat meningkat. Pelayanannya lebih dijangkau dan masyarakat mengapresiasi RSUD Lawang dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Baca Juga: Pemkab Sumenep Percepat Pemanfaatan DBHCHT untuk Kesejahteraan Masyarakat
Di semester kedua dibelanjakan untuk laboratorium sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, seperti pemeriksaan Hematologi secara lengkap serta pembelian plasma extator, dan rotator untuk pemenuhan sarana pelayanan bank darah di RSUD Lawang.
"Jadi indikatornya seperti kunjungan meningkat, masyarakat percaya dan masyarakat datang kesini, kami pun harus memberikan pelayanan yang lebih. salah satu contoh bisa mengangkat operasi yang lebih lagi dengan pengadaan pembelian untuk retina mata," urai Nur Rochmah.
Baca Juga: Pemkot Kediri Hentikan Program Banmod Tahap II Jelang Pilkada 2024
Ia menyebut, anggaran tersebut juga untuk belanja keperluan CSSD (Central Sterile Supply Department), namun tinggal alat bantu laser untuk membantu operasi retina mata yang belum sampai Menurut dia, untuk belanja alat kesehatan yang sesuai e-catalog dan e-purchasing tidak bisa sekaligus, karena butuh waktu sekitar 3 bulan untuk proses hingga barangnya datang.
"Saat ini yang belum datang itu alat bantu untuk operasi retina mata, kemungkinan nanti pertengahan Desember datang," katanya.
Tentunya dalam memutuskan belanja keperluan Rumah Sakit melalui kajian terlebih dahulu melalui Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK).
Baca Juga: Program Sehati Bung Karna, Kepala Desa Curah Tatal Ingin Keberlanjutan
Hal ini untuk membantu penyusunan perencanaan yang bermutu di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun Rumah Sakit dalam memetakan ketersediaan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan
"Kita harus melihat kajian sebelum kita membeli alat melalui Aspak, misal dari tarifnya, jumlah pasiennya harus dikaji dulu. Sehingga tingkat pemanfaatan alat ini apakah mencukupi apa belum," ujarnya.
Ia juga kemukakan, jika tenaga Badan Layanan Umum Pemerintah mempunyai tarif terbatas tidak seperti swasta yang dikelola mandiri.
Baca Juga: Komitmen Jadi Rujukan di Wilayah Barat, RSUD Besuki Bangun CSSD dan Belanja Alat Medis
"BLUD Dengan Pemerintah tarifnya juga terbatas kalau kami berbeda dengan swasta mungkin bisa lebih berkembang lagi. Tarif itupun ada Perdanya apalagi dengan BPJS tipe C ya. Untuk tarif yang menetapkan Pemerintah. Kalau BPJS dari kementerian," paparnya.
Nur Rochmah berharap di tahun mendatang RSUD Lawang dapat menambah layanan kesehatan juga standarisasi rawat inap. karena bed rawat inap di RSUD Lawang ini lebih dari 100.
"Kalau dulu yang namanya RSUD biasanya ada ruangan yang bangsal. satu ruangan isi lebih dari sepuluh. dan itu kurang efektif. karena sesuai peraturan satu ruangan harusnya maksimal empat, dan di tahun 2025 nanti RSUD Lawang ingin mengembangkan di rawat inap standar, ICU Advance, Diabetes Center. mengingat di RSUD Lawang ini lahannya sangat terbatas," pungkasnya. (adv/dad/mar)
Baca Juga: Festival Kopi dan Tembakau 2024 di Situbondo, Perusahaan Asal Malang Transaksi Tembakau Besuki
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
