Senator Dedi Iskandar Serahkan Buku Berjudul ‘DPD RI di Tengah Problematika Kedaerahan’ Kepada Ketua MPR

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok DPD RI di MPR Dr. Dedi Iskandar Batubara menyerahkan buku berjudul “DPD RI di Tengah Problematika Kedaerahan” kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Rabu (5/8/2026).

Penyerahan buku tersebut berlangsung di sela-sela Rapat Gabungan Pimpinan Fraksi/Kelompok MPR serta Alat Kelengkapan MPR RI untuk membahas sejumlah agenda di antaranya Persiapan Sidang Tahunan MPR menjelang Peringatan HUT Ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Menurut Dedi Iskandar, buku ini merupakan pikiran dan pandangan dari tokoh-tokoh, para anggota DPD RI dan akademisi terkait soal DPD RI baik dalam kapasitas sebagai lembaga negara maupun dalam kapasitas sebagai representasi masyarakat daerah, sebagai penyambung lidah bagi masyarakat daerah dan daerah ke pusat.

”Buku ini merupakan bunga rampai yang berisi tulisan dari beberapa orang yang kemudian diramu dan dirangkum. Ini tentu menjadi tradisi dan kebiasaan di Kelompok DPD yang coba kami bangun untuk terus memberikan kontribusi dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, bisa dibaca oleh berbagai kalangan yang ingin menjadikan sebagai referensi," ujar Dedi Iskandar.

Senator Dedi Iskandar juga menyampaikan perjuangan DPD RI yang terus memantapkan diri sebagai lembaga parlemen, legislatif, dan sebagai pengawas terhadap UU, kebijakan dan eksekutif harus menjadi menjadi tujuan utama.

”Buku ini memberikan banyak pandangan dan perspektif soal bagaimana DPD RI sampai hari ini diberikan kewenangan oleh UUD 1945 dapat memberikan pandangan terhadap berbagai kebijakan. Itu terus kami lakukan secara maksimal,” ujar Senator dari Provinsi Sumatera Utara ini.

Pada kesempatan itu, Senator Dedi menyadari bahwa keterbatasan kewenangan yang dimiliki DPD RI tentu harus mampu melakukan berbagai upaya dan inovasi.

Menurut Dedi, dinamika kedaerahan yang semakin berkembang saat ini, Pemda diminta untuk melakukan program penyesuaian di tengah efisiensi penggunaan keuangan yang diatur oleh pemerintah pusat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News