Tata Kelola Impor Garam Perlu Dibenahi

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Muhammad Rizal Taufikurahman menyoroti target pemerintah dalam menghentikan impor garam pada 2027.

Rizal mengatakan kebijakan impor harus berbasis neraca kebutuhan industri yang akurat dan dilakukan secara selektif sesuai spesifikasi yang belum bisa dipenuhi di dalam negeri.

"Kebijakan impor harus disertai pengawasan distribusi agar tidak masuk ke pasar konsumsi, dan diintegrasikan dengan kewajiban penyerapan garam lokal yang telah memenuhi standar mutu," ujar Rizal.

Sebagai gambaran, produksi garam nasional saat ini berada di kisaran 2,5 juta ton per tahun, sementara kebutuhan domestik mencapai sekitar 4,9 juta ton dan diproyeksikan naik menjadi 5,3 juta ton pada 2029.

Lebih dari 55 persen kebutuhan garam pada 2024 masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk garam industri spesifikasi tinggi.

Defisit tersebut terutama terjadi pada segmen garam industri, bukan garam konsumsi.

Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, ada risiko kebutuhan impor ditetapkan terlalu longgar, sementara produksi dalam negeri yang sesungguhnya layak tidak diperhitungkan.

Rizal menegaskan pengurangan impor perlu dilakukan secara bertahap dan berbasis peningkatan daya saing, bukan melalui pembatasan administratif semata.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News