Tiga Dekade Kudatuli, Keluarga Korban Masih Tunggu Keadilan

jpnn.com, JAKARTA - Menanggapi peringatan 30 tahun Peristiwa Penyerangan 27 Juli 1996, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan keprihatinan mendalam atas absennya keadilan bagi para korban dan keluarganya hingga saat ini. Usman menegaskan bahwa meski tiga dekade telah berlalu, negara belum juga menghadirkan titik terang dalam tragedi kelam tersebut, terlebih dengan adanya indikasi fakta baru yang ditemukan.

"Tepat tiga dekade telah berlalu namun hingga hari ini negara belum menghadirkan keadilan bagi korban dan keluarga korban atas tragedi kelam ini. Padahal ada indikasi fakta baru berupa lokasi kuburan jenazah tidak dikenal korban Kudatuli. Tetapi Negara terkesan lebih memilih memelihara impunitas ketimbang mengusut tuntas pelanggaran HAM berat masa lalu ini," ujar Usman Hamid dalam pernyataannya, Senin (27/7).

Peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta, 30 tahun silam, dikenang sebagai salah satu jejak sejarah kelam yang menandakan represi di era Orde Baru. Komnas HAM dalam penyelidikannya telah menyimpulkan adanya enam bentuk pelanggaran HAM yang serius, mencakup pelanggaran atas kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari perlakuan keji, serta pelanggaran perlindungan jiwa dan harta benda.

Namun, selama tiga puluh tahun, ketiadaan kemauan politik dari negara dinilai terus menjadi tameng yang melindungi para pelanggar HAM dalam kasus ini.

Proses pengadilan koneksitas yang berlangsung sepanjang 2002 hingga 2003 juga dinilai gagal menghadirkan keadilan substantif. Menurut Usman, pengadilan tersebut hanya menyentuh pelaku di tingkat lapangan, seperti seorang warga sipil yang divonis bersalah karena melempar batu, sementara para perwira militer justru divonis bebas.

"Proses hukum ‘setengah hati’ oleh negara itu tidak memberi keadilan bagi korban dan keluarganya, tapi lagi-lagi menunjukkan impunitas sistemik. Akibatnya, hukum gagal menyentuh aktor intelektual di balik layar, sehingga hingga kini menyisakan pertanyaan besar tentang siapa dalang utama di balik tragedi berdarah ini," tegasnya.

Amnesty International Indonesia mendesak Komnas HAM untuk segera menggelar penyelidikan projustisia secara transparan sesuai dengan mandat UU Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000. Usman berharap publik dapat terus memantau perkembangan dari proses investigasi tersebut. Investigasi pada makam-makam korban tak dikenal dari kerusuhan 1996 diyakini dapat menjadi kunci atau bukti baru yang mengonfirmasi keberadaan korban di luar data resmi.

Selain itu, Usman juga mendorong DPR untuk mengambil peran dengan segera mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus 27 Juli 1996. "Kami khawatir dengan membiarkan kasus ini mengambang sama dengan membiarkan negara melanggengkan impunitas dan secara sadar mengubur keadilan bagi para korban," imbuhnya.