Usut Aktor Utama Kasus Korupsi Batu Bara PLTU, Telusuri Aliran Uang Dugaan TPPU

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah akademisi dan peneliti meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga aparat penegak hukum lainnya mengusut secara menyeluruh dugaan kasus korupsi batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Mereka menilai penyidikan tidak boleh berhenti pada penetapan satu tersangka, tetapi harus mengungkap aktor intelektual, jaringan yang terlibat, serta menelusuri seluruh aliran dana yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Peneliti Senior Forum Masyarakat Pemerhati Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan perkara tersebut harus menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aparat penegak hukum sendiri.

"Kasus ini tidak boleh berhenti pada satu orang. Aparat penegak hukum harus mengungkap siapa aktor utama, siapa pihak yang menikmati hasil kejahatan, bagaimana jaringan korupsinya bekerja, dan siapa saja yang ikut bertanggung jawab. Momentum ini juga harus menjadi bagian dari reformasi institusi penegak hukum agar kepercayaan publik dapat dipulihkan," kata Lucius dalam diskusi publik di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Lucius menambahkan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum menunjukkan bahwa persoalan integritas kelembagaan masih menjadi tantangan besar dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Korupsi kembali memperlihatkan dirinya sebagai penyakit utama yang belum berhasil diberantas. Ketika dugaan tersebut menyentuh pejabat tinggi penegak hukum, maka yang dipertaruhkan bukan hanya proses hukum, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana," katanya.

Dia juga mengkritisi berbagai perubahan regulasi yang dinilai belum menyentuh akar persoalan reformasi kelembagaan.

"Revisi regulasi semestinya menghasilkan penguatan integritas institusi, bukan sekadar perubahan administratif. Evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Kejaksaan maupun Undang-Undang TNI perlu dilakukan agar reformasi hukum benar-benar menjawab persoalan substantif yang dihadapi penegakan hukum," ujarnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News