Wakil Ketua MPR Ungkap Revisi UU Sisdiknas Jadi Momentum Perbaikan Pendidikan Inklusif

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengungkapkan sistem pendidikan inklusif dan terjangkau bagi setiap warga negara masih jauh dari harapan.

Menurutnya, sinergi semua pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya.

"Sejatinya kita punya konstitusi dan sejumlah kebijakan yang mendukung pendidikan yang inklusif, tetapi implementasinya masih harus jadi perhatian semua pihak," kata Lestari Moerdijat.

Hal itu disampaikannya saat membuka diskusi daring bertema Menciptakan Sistem Pendidikan yang Inklusif dan Terjangkau Bagi Generasi Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (1/7).

Diskusi dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR) itu menghadirkan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek Beny Bandanadjaja, Dekan Fakultas Pascasarjana Pendidikan dan Ketua Program Studi Magister Pendidikan di Universitas Pelita Harapan Prof. Niko Sudibjo, serta Pengamat Pendidikan dan Rektor Institut Media Digital Emtek Jakarta Totok Amin Soefijanto sebagai narasumber.

Hadir pula Pengamat Kebijakan Pendidikan Indra Charismiadji dan Pujiaryati Anggiasari (GEDSI Specialist dan Safeguarding) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, Pasal 31 ayat 1 dan 2 pada UUD 1945 dengan tegas menjamin pendidikan sebagai hak setiap warga negara dan kewajiban pemerintah untuk membiayainya.

"Namun, apakah anggaran pendidikan yang ada saat ini sepenuhnya untuk sektor pendidikan, menjangkau kelompok rentan, dan skema pembiayaan yang diterapkan sudah tepat?" tanya Rerie, sapaan akrab Lestari.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News